Info Kuipper School.
Pelaksanaan ujian nasional tahun 2015 merupakan ujian tersendiri bagi Menteri Pendidikan Anies Baswedan, pada ujian nasional kali ini setelah diputuskan sebagai pemetaan dalam menilai perkembangan kemajuan pendidikan yang dilaksanakan, disamping itu pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini pertama kalinya dilakukan ujian berbasis komputer (CBT/Computer Based Test).
Atas kebijakan yang dilakukan Kementerian pendidikan ini mengundang tanggapan dari berbagai pihak, karena walau sudah dinyatakan sebagai cara untuk memetakan kualitas pendidikan, tetap saja disinyalir kebocoran Ujian nasional tetap terjadi, dan yang lebih mengejutkan lagi bocoran UN ini terdapat pada jaringan yang dapat diakses oleh semua orang, yaitu internet, seperti yang sampaikan oleh ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti.
"Kami dapat laporan mengenai kebocoran soal. Setelah diselidiki, ternyata benar soalnya sama persis dan bisa diunduh," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi di SMAN 2 Jakarta.
Retno berhasil mengunduh sebanyak 25 dari 30 soal UN yang tersedia di internet. Soal-soal tersebut disimpan di tempat penyimpanan data Google dan bisa diakses publik."Sebanyak lima soal lainnya tidak berhasil diunduh," kata dia.Retno mengaku mendapat laporan dari salah seorang guru di Jakarta. Guru tersebut memberinya tautan. Tapi sayangnya, saat ini tautan tersebut tidak lagi bisa dibuka.
Sementara itu anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Elviana meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan penangguhan atau moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN)."Seharusnya UN dihilangkan selama setahun, karena UN telah menimbulkan memori buruk bagi anak-anak di Tanah Air," ujar Elviana di Jakarta, Senin.
Pelaksanaan UN yang berlangsung sejak 2003, lanjut dia, menimbulkan kesan buruk karena menentukan kelulusan serta banyaknya kecurangan yang terjadi. Elviana menyebut bocoran-bocoran soal UN, dengan mudah ditemukan di tempat bimbingan belajar. "Jadi tidak ada kesan positif mengenai UN di mata anak-anak," lanjut dia.
"Kalau Mendikbud mampu menangguhkan Kurikulum 2013, mengapa sekarang Mendikbud tidak bisa menangguhkan UN?," kata Elviana mempertanyakan. Disinggung mengenai keputusan Kemdikbud bahwa UN tidak lagi menentukan kelulusan, Elviana mengatakan hal itu sudah tepat. Peserta UN tidak lagi tegang menghadapi UN.
"Saya juga mengkritisi, kalau hanya UN digunakan untuk pemetaan mengapa harus mengeluarkan biaya yang sedemikian besar. Idealnya kembali seperti zaman Ebtanas dulu, yang mana dilakukan tidak terpusat," terang dia. Kemdikbud menganggarkan dana sebesar Rp560 miliar yang diperuntukkan bagi UN 2015, yang diikuti 7,3 juta siswa.
Sedangkan bagi kita, sebagai warga negara yang mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, mengharapkan persoalan yang berkaitan dengan ujian nasional, betul-betul dikaji kebih dalam, mengingat begitu banyak suara pro dan kontra, dicarikan solusi yang komprehensif bagi terciptanya sistim pendidikan yang mengedepankan mutu dan kepentingan siswa secara umum.
Pelaksanaan ujian nasional tahun 2015 merupakan ujian tersendiri bagi Menteri Pendidikan Anies Baswedan, pada ujian nasional kali ini setelah diputuskan sebagai pemetaan dalam menilai perkembangan kemajuan pendidikan yang dilaksanakan, disamping itu pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini pertama kalinya dilakukan ujian berbasis komputer (CBT/Computer Based Test).
Atas kebijakan yang dilakukan Kementerian pendidikan ini mengundang tanggapan dari berbagai pihak, karena walau sudah dinyatakan sebagai cara untuk memetakan kualitas pendidikan, tetap saja disinyalir kebocoran Ujian nasional tetap terjadi, dan yang lebih mengejutkan lagi bocoran UN ini terdapat pada jaringan yang dapat diakses oleh semua orang, yaitu internet, seperti yang sampaikan oleh ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti.
"Kami dapat laporan mengenai kebocoran soal. Setelah diselidiki, ternyata benar soalnya sama persis dan bisa diunduh," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi di SMAN 2 Jakarta.
Retno berhasil mengunduh sebanyak 25 dari 30 soal UN yang tersedia di internet. Soal-soal tersebut disimpan di tempat penyimpanan data Google dan bisa diakses publik."Sebanyak lima soal lainnya tidak berhasil diunduh," kata dia.Retno mengaku mendapat laporan dari salah seorang guru di Jakarta. Guru tersebut memberinya tautan. Tapi sayangnya, saat ini tautan tersebut tidak lagi bisa dibuka.
Sementara itu anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Elviana meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan penangguhan atau moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN)."Seharusnya UN dihilangkan selama setahun, karena UN telah menimbulkan memori buruk bagi anak-anak di Tanah Air," ujar Elviana di Jakarta, Senin.
Pelaksanaan UN yang berlangsung sejak 2003, lanjut dia, menimbulkan kesan buruk karena menentukan kelulusan serta banyaknya kecurangan yang terjadi. Elviana menyebut bocoran-bocoran soal UN, dengan mudah ditemukan di tempat bimbingan belajar. "Jadi tidak ada kesan positif mengenai UN di mata anak-anak," lanjut dia.
"Kalau Mendikbud mampu menangguhkan Kurikulum 2013, mengapa sekarang Mendikbud tidak bisa menangguhkan UN?," kata Elviana mempertanyakan. Disinggung mengenai keputusan Kemdikbud bahwa UN tidak lagi menentukan kelulusan, Elviana mengatakan hal itu sudah tepat. Peserta UN tidak lagi tegang menghadapi UN.
"Saya juga mengkritisi, kalau hanya UN digunakan untuk pemetaan mengapa harus mengeluarkan biaya yang sedemikian besar. Idealnya kembali seperti zaman Ebtanas dulu, yang mana dilakukan tidak terpusat," terang dia. Kemdikbud menganggarkan dana sebesar Rp560 miliar yang diperuntukkan bagi UN 2015, yang diikuti 7,3 juta siswa.
Sedangkan bagi kita, sebagai warga negara yang mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, mengharapkan persoalan yang berkaitan dengan ujian nasional, betul-betul dikaji kebih dalam, mengingat begitu banyak suara pro dan kontra, dicarikan solusi yang komprehensif bagi terciptanya sistim pendidikan yang mengedepankan mutu dan kepentingan siswa secara umum.
