Walau sudah ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan bahwa Ujian Nasional bukan sebagai penentu kelulusan, dan menjadikan UN sebagai sarana dalam melakukan pemetaan perkembangan pembangunan pendidikan di daerah serta di Indonesia secara keseluruhan,tetapi masih ditanggapi secara berbeda oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat.
Kebiasaan yang selama ini terjadi, bahwa hasil ujian nasional sebagai bentuk prestise keberhasilan pembangunan pendidikan, menyebabkan beberapa pemerintahan daerah menjadikan ujian nasional dijadikan untuk menjaga citra pemerintahan daerah, sehingga target kelulusan 100% menjadi paradigma yang belum bisa berubah.
Dalam pemberitaan ada beberapa daerah yang memberikan insentif khusus untuk mengejar kelulusan 100% dalam ujian nasional tahun ini, diantaranya ada yang akan memberikan hadiah sepeda motor bagi siswa yang berhasil mendapatkan peringkat sepuluh besar tingkat nasional seperti yang dilakukan pemda kota Pontianak.
Berita yang dapat kita simak, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu menargetkan angka kelulusan saat ujian nasional tahun ini bisa mencapai 100%.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu Rustam Akkas mengatakan pada UN sebelumnya tingkat kelulusan mencapai 90%. “Kami optimistis dengan berbagai strategi dan persiapan yang dilakuan dinas maupun pihak sekolah menghadapi UN kali ini, hasilnya akan lebih bagus lagi,” katanya, Rabu (1/4/2015).
Apalagi, penilaian dan kelulusan ditentukan sekolah sekolah, tentu akan memberikan keuntungan bagi siswa karena mendapat tambahan nilai. Ia menambahkan setiap ruangan terdiri 20 siswa dan diawasi dua orang guru pengawas dengan sistem pengawasan silang.
Walupun sudah berkali-kali ditegaskan, agar dalam menghadapi ujian nasional pada tahun ini disikapi dengan bijak oleh seluruh stake holder pendidikan yang ada di daerah, dan tidak menjadikan ujian nasional sebagai tujuan akhir dalam kegiatan pembelajaran, karena ujian nasional hanya sebagai ajang pemetaan pembangunan pendidikan di Indonesia.
Kita dapat mengambil pelajaran dari kebijakan pembangunan pendidikan di Finlandia yang diakui keunggulan pendidikannya, tidak ada kebijakan Ujian nasional bagi siswa disana, karena sesungguhnya dalam prosesnyalah sebuah keberhasilan sebuah pendidikan ditentukan..
Kebiasaan yang selama ini terjadi, bahwa hasil ujian nasional sebagai bentuk prestise keberhasilan pembangunan pendidikan, menyebabkan beberapa pemerintahan daerah menjadikan ujian nasional dijadikan untuk menjaga citra pemerintahan daerah, sehingga target kelulusan 100% menjadi paradigma yang belum bisa berubah.
Dalam pemberitaan ada beberapa daerah yang memberikan insentif khusus untuk mengejar kelulusan 100% dalam ujian nasional tahun ini, diantaranya ada yang akan memberikan hadiah sepeda motor bagi siswa yang berhasil mendapatkan peringkat sepuluh besar tingkat nasional seperti yang dilakukan pemda kota Pontianak.
Berita yang dapat kita simak, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu menargetkan angka kelulusan saat ujian nasional tahun ini bisa mencapai 100%.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu Rustam Akkas mengatakan pada UN sebelumnya tingkat kelulusan mencapai 90%. “Kami optimistis dengan berbagai strategi dan persiapan yang dilakuan dinas maupun pihak sekolah menghadapi UN kali ini, hasilnya akan lebih bagus lagi,” katanya, Rabu (1/4/2015).
Apalagi, penilaian dan kelulusan ditentukan sekolah sekolah, tentu akan memberikan keuntungan bagi siswa karena mendapat tambahan nilai. Ia menambahkan setiap ruangan terdiri 20 siswa dan diawasi dua orang guru pengawas dengan sistem pengawasan silang.
Walupun sudah berkali-kali ditegaskan, agar dalam menghadapi ujian nasional pada tahun ini disikapi dengan bijak oleh seluruh stake holder pendidikan yang ada di daerah, dan tidak menjadikan ujian nasional sebagai tujuan akhir dalam kegiatan pembelajaran, karena ujian nasional hanya sebagai ajang pemetaan pembangunan pendidikan di Indonesia.
Kita dapat mengambil pelajaran dari kebijakan pembangunan pendidikan di Finlandia yang diakui keunggulan pendidikannya, tidak ada kebijakan Ujian nasional bagi siswa disana, karena sesungguhnya dalam prosesnyalah sebuah keberhasilan sebuah pendidikan ditentukan..
