Info Kuipper School.
Sering ditemukannya permasalahan buku teks pelajaran (BTP) yang diajarakan disekolah yang menyimpang dan menimbulkan kegaduhan dilingkungan pendidik juga masyarakat pada umumnya, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi pengadaan buku pelajaran.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan akan melakukan reformasi tata kelola buku yang beredar di masyarakat, terutama buku pelajaran. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya konten yang tidak pantas atau konten negatif di dalam buku-buku yang diperuntukkan bagi anak-anak.
"Kita akan lakukan semacam studi komparasi negara, mana praktik terbaik dalam urusan buku, termasuk praktik pengalaman kebijakan buku yang disentralisasikan, kemudian didistribusikan ke daerah," ujar Mendikbud pada jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015, di Depok, Jawa Barat, Selasa.
Dia menegaskan, rencana tersebut dilakukan bukan untuk mematikan peran daerah dan memperluas peranan pemerintah pusat dalam hal perbukuan. Pemerintah pusat, katanya, harus bisa menjadi kurator atau penjaga standar terhadap buku-buku yang beredar di masyarakat, terutama buku pelajaran dan buku anak-anak. "Sehingga buku-buku itu menjadi buku yang layak dikonsumsi oleh anak-anak kita," kata Mendikbud.
Buku juga berkaitan erat dengan bahasa. Buku diharapkan bisa mendukung anak-anak Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kekayaan bahasa, lanjut Mendikbud, adalah salah satu bentuk kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Karena itu penggunaan bahasa daerah juga harus diperhatikan.
Ia mengatakan bahasa merupakan alat yang efektif dalam mengajarkan logika. "Bahasa mencerminkan struktur berpikir. Penting dalam mengajarkan logika,"
Semoga dengan rencana yang akan dilakukan pemerintah ini, kedepan kita tidak menemukan lagi buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat kita, bahkan mengajarkan hal-hal yang dilarang dan sangat tabu untuk dilakukan.
Sering ditemukannya permasalahan buku teks pelajaran (BTP) yang diajarakan disekolah yang menyimpang dan menimbulkan kegaduhan dilingkungan pendidik juga masyarakat pada umumnya, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi pengadaan buku pelajaran.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan akan melakukan reformasi tata kelola buku yang beredar di masyarakat, terutama buku pelajaran. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya konten yang tidak pantas atau konten negatif di dalam buku-buku yang diperuntukkan bagi anak-anak.
"Kita akan lakukan semacam studi komparasi negara, mana praktik terbaik dalam urusan buku, termasuk praktik pengalaman kebijakan buku yang disentralisasikan, kemudian didistribusikan ke daerah," ujar Mendikbud pada jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015, di Depok, Jawa Barat, Selasa.
Dia menegaskan, rencana tersebut dilakukan bukan untuk mematikan peran daerah dan memperluas peranan pemerintah pusat dalam hal perbukuan. Pemerintah pusat, katanya, harus bisa menjadi kurator atau penjaga standar terhadap buku-buku yang beredar di masyarakat, terutama buku pelajaran dan buku anak-anak. "Sehingga buku-buku itu menjadi buku yang layak dikonsumsi oleh anak-anak kita," kata Mendikbud.
Buku juga berkaitan erat dengan bahasa. Buku diharapkan bisa mendukung anak-anak Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kekayaan bahasa, lanjut Mendikbud, adalah salah satu bentuk kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Karena itu penggunaan bahasa daerah juga harus diperhatikan.
Ia mengatakan bahasa merupakan alat yang efektif dalam mengajarkan logika. "Bahasa mencerminkan struktur berpikir. Penting dalam mengajarkan logika,"
Semoga dengan rencana yang akan dilakukan pemerintah ini, kedepan kita tidak menemukan lagi buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat kita, bahkan mengajarkan hal-hal yang dilarang dan sangat tabu untuk dilakukan.
